Dinamika HAM di Indonesia

HAM

Sumber: Neriss World

Dalam tulisan-tulisan saya yang sebelumnya, saya sudah menyinggung tentang dinamika Hak Asasi Manusia secara global, pun (mungkin) dalam Indonesia pula. Sejarah HAM di Indonesia saya tuliskan secara ringkas pada tulisan ini. Mungkin sebelum membaca tulisan ini, pembaca akan lebih memahami dinamika HAM di Indonesia jika mengerti -meskipun secara mendasar- tentang sejarah HAM di Indonesia terlebih dahulu.

Menurut Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto dalam HAM di Indonesia: Menuju Democratic Governances (2005: 302) Hal umum yang sebenarnya kurang tepat diterapkan di Indonesia adalah bentuk pemahaman dan kesadaran untuk menghormati nilai-nilai HAM di Indonesia yang sering terjebak pada persoalan ukuran atau besaran. Pelanggaran diukur secara kuantitatif atas dasar besaran jumlah korban tingkat kekejian dan cara pelanggaran itu dilakukan serta aktor dan dalang  kasus pelanggaran itu. Artinya, kasus pelanggaran HAM akan cenderung disoroti dan ditangani lebih serius bila jumlah korban, jenis tindak pelanggaran dan aktor pelakunya terkategori berat dan memenuhi kelayakan muat di media massa. Hal ini tentunya itu berkait dengan orientasi dan tolok ukur media dalam memberitakan kasus pelanggaran yang terjadi.

Padahal, persoalan dan pelanggaran kecil sekalipun mestinya tetap dipahami sebagai sebuah persoalan hak asasi di Indonesia. Selain itu, bentuk pelanggaran HAM-nya harus dipandang sebagai suatu kesalahan yang layak dan harus dibenahi. Indonesia juga sering menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan elit politik dan para borjuis. Sehingga masyarakat bawah yang sering terlanggar Hak Asasi Mereka.

Ada pun dalam hal yang menyangkut identitas dan tubuh. Pada tahun 2005 terdapat kekerasan dan pembunuhan pada kelompok Ahmadiyah. Namun, negara memposisikan dirinya tidak sepenuhnya sebagai mediator. Negara masih meminta Ahmadiyah untu meninggalkan kepercayaannya. Di sini saya merasa Hak Asasi Manusia untuk beragama -dimana hubungan individu dengan Tuhannya- tidak ada. Bahkan seakan-akan kelompok Ahmadiyah, jika tetap tidak meninggalkan ajarannya, mereka tidak memiliki hak dasar untuk hidup -pembunuhan akan mereka hampir tidak dipermasalahkan secara serius. Indonesia saat ini, masih belum bisa memahami bagaimana makna dari HAM: hak paling dasar seseorang.

Sumber:

Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung Prajarto. 2005. HAM di Indonesia: Menuju Democratic Governances, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, No. 3, Maret (291-308). Bisa diunduh di sini

Iklan

HAM di Indonesia

hum3-59f22cc428d54e46894f9502

Sumber: Kompasiana.com

Sejarah HAM di Indonesia

Sejarah HAM di Indonesia bisa kita lihat dalam Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum yang ditulis oleh Retno Kuniati (2012: 86-91). Retno Kuniati membaginya dalam enam bagian:

  • Periode 1908-1945, konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (nation state) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa.  Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat setelah lahirnya Declaration of Human Right 1948, sedangkan UUDS 1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 tahun 1950.
  • Periode 1950- 1959, di Indoensia banyak partai yang tumbuh, namun satu hal yang penting adalah bahwa semua partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM harus dimasukan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD.
  • Periode 1959-1966, memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak
    dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (set back).
  • Periode 1966-1998, pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa
    kelam kehidupan berbangsa. Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai Presiden.
  • Periode 1998 – sekarang, tahap ini ditandai dengan suatu keadaan dimana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat Internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara.

Lembaga HAM di Indoensia

Ada banyak lembaga-lembaga yang berfokus dalam penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia, diantaranya ialah:

  • Komnas HAM
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Komnas Perempuan
  • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

 

Sumber:

Kuniati, Retno. 2012. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. 

 

Pembangunan Berbasis HAM

why_industrial_capitalism_is_useful__stephanie_mcmillan

Sumber: cartoonmovement.com

Tulisan ini sedikit menjelaskan lagi tentang pembahasan pembangunan dan HAM, dan bagaimana HAM diimplementasikan sebagai dasar Pembangunan. Mungkin pembaca bisa melihat tulisan saya yang lain sebelumnya, misalkan saja di sini atau di sini. Pembangunan dianggap sangat berpengaruh dalam persoalan Hak Asasi Manusia, sehingga dalam sejarahnya pun terdapat beberapa deklarasi atau perjanjian penting secaa global mengenai pembangunan berbasis HAM.

Salah satu deklarasi penting dalam sejarah Hak Asasi Manusia adalah Deklarasi Wina. Dirujuk dari tulisan Pihri Buhaerah dan Cherry Augusta yang berjudul Memahami Pembangunan Berbasis HAM (bisa dilihat di sini), konferensi Dunia 1993 tentang HAM menegaskan keutuhan dan kesalingtergantungan HAM. Lalu, masyarakat internasional dan masing-masing negara pun merasa memiliki kewajiban mempromosikan kebijakan pembangunan yang adil. Akhirnya, 160 pemimpin dunia yang mengesahkan Deklarasi
Milenium PBB pada tahun 2000, yang juga memutuskan “untuk menghormati sepenuhnya dan menjunjung tinggi Deklarasi Universal HAM” dan “untuk mempromosikan demokrasi, memperkuat aturan hukum, serta menghormati semua HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara internasional, termasuk hak untuk pembangunan”.

Dalam Panduan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia yang diedarkan oleh Komnas HAM, dapat dipahami bahwa saat ini pembangunan masih saja dilakukan dengan basis kebutuhan. “Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, masyarakat akan lebih ditempatkan sebagai ‘objek pembangunan’, bukan menjadi ‘subyek pembangunan’. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk merancang strategi pembangunan yang dibutuhkannya. Masyarakat semata-mata hanya akan menerima pembangunan yang telah ditentukan oleh negara, meskipun strategi pembangunan yang dijalankan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.”

Padahal, kita tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dalam sebuah proses yang sering disebut sebagai “proses kesejahteraan” itu. Karena sering kali, pembangunan tidak sesuai atau bahkan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia; misalnya penggusuran pemukiman untuk pembagunan hotel atau penggusuran lahan pertanian untuk pembuatan bandara. Kontribusi masyarakat sebagai aktor perubahan dan peningkatan kesejahteraan pun saya kira akan “melanggengkan” kemandirian masyarakat, tentu dengan intervensi negara yang bijak.

Sumber:

Komnas HAM. PEMBANGUNAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Panduan.

Pihri Buhaerah dan Cherry Augusta. Memahami Pembangunan Berbasis HAM. (akses)

 

Subjek Hak Asasi Manusia (HAM)


download (3).jpg

Subjek HAM dalam suatu negara bisa diartikan sebagai subjek hukum pula. Perihal subjek hukum dan HAM, saya teringat bagaimana Foucault dalam buku Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan (2017:157) menjelaskan bahwa manusia sebagai subjek di dalam kebudayaan -yang akan menyangkut hukum, hak dan politik- ialah suatu entitas historis yang khas dan spesifik. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa terdapat objektifikasi subjek (pembelahan); misalnya saja “orang gila” dan “orang waras”.

Nah, umumnya, saya rasa objektifikasi subjek itu juga menentukan bagaimana seseorang mendapatkan haknya atau tidak. Misalkan saja jika kita mengingat holocoust yang terjadi di Jerman saat rezim Nazi, pembelahan terjadi: Yahudiah (sebagai subjek genosida) dan masyarakat non-Yahudi. Maka, yang terlihat ialah para Yahudiah tidak mendapatkan Hak Asasi Manusianya -hak untuk hidup. Mengapa? Karena pada saat itu mereka tidak dianggap sebagai subjek HAM.

Meskipun begitu dalam International Law Making (Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (2004: 135) -bisa dilihat di sini, subjek HAM dapat diinterpretasikan dalam “Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM” yang antara Iain:
1. Pengakuan terhadap matabat dasar (inherent dignify) dan
hak-hak yang sama dan sejajar (equal and inalienable
rights) sebagai dasar dari kernerdekaan, keadilan dan
perdamaian dunia;
2. Membangun hubungan yang baik antarbangsa;
3. Periindungan HAM dengan rule of law;
4. Persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
5. Kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Ditambah lagi, dalam jurnal tersebut, dinyatakan pada bagian Materi Pokok (Main Features) mengenai penjabaran deklarasi HAM bahwa subjek HAM adalah “setiap orang”. Maka, dapat kita simpulkan dalam Prinsip Deklarasi HAM misalnya, bahwa perempuan dan laki-laki menjadi subjek HAM dimana mereka harus setara, serta dalam main features Deklarasi ini adalah semua orang ialah subjek HAM.

 

Sumber:

Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi. 2017. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan. Jakarta: Marjin Kiri.

Jurnal Indonesian Journal of International Law (dapat diunduh di sini)

Konsep Dasar Perlindungan HAM

Grant_Inflation_Bill_Veto

Mungkin dalam perspektif liberalisme, Hak Asasi Manusia ialah hal yang “terberi” secara alamiah kepada manusia. Namun, permasalahan lain muncul, bagaimana cara Hak Asasi itu bertahan dalam kehidupan manusia? Siapa yang melindunginya? Bagaimana cara melindunginya? Satu kata yang langsung hadir dalam pikiran saya: hukum.

Dalam suatu negara, hukum adalah landasan bagaimana dan untuk siapa Hak Asasi itu diimplementasikan. Tentunya, setiap negara memiliki makna tersendiri tentang HAM dan hal tersebut memengaruhi bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam kebijakan-kebijakan normatif dan kultural terjadi di dalamnya.

Menurut Retno Kuniati dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum (2012: 80 – 90) -bisa diunduh di sini-, kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kesewenang-wenangan, demikian diindikasikan oleh Lord Acton: power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely. Menurut philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Masda El-Muhtaj, konsep rechtstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria rechtstaat dan rule of law itu sendiri. Konsep yang pertama bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut civil law. Sedang konsep yang terakhir bertumpu pada sistem hukum comman law atau Anglosakson.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya
dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam
setiap Negara
Hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu:
1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut
The International Commission of Jurists itu adalah:
1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Maka, jika disimpulkan, konsep-konsep di atas melihat hukum sebagai suatu penjamin Hak Asasi Manusia dilaksanakan dalam sebuah negara. Meskipun bersinggungan dengan bagaimana sejarah revolusi, konsep ini pun terus dikembangkan dalam konteks sosial, hukum, dan politik yang terbaru.

Sumber:

Kuniati, Retno. 2012. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. Hal 80 – 90.

Teori -Teori Hak Asasi Manusia

Hobbes_Locke_Rousseau

 

Untuk membahas mengenai tokoh-tokoh yang sangat berkaitan erat dengan munculnya idea tentang Hak Asasi Manusia, saya akan merujuk pada buku Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan (2017) yang ditulis oleh Robertus Robert dan Hendrik Boli Tobi.

Tentu ketika membahas Hak Asasi Manusia, tokoh yang pertama kali muncul di pikiran saya -dan mungkin para pembaca juga- ialah Thomas Hobbes dan John Lock. Inti pemikiran Hobbes dan John Locke secara garis besar sama, yakni manusia lahir dengan kebebasan dan setara, atau bisa dikatakan, manusia sudah dari sananya bebas dan setara. Hobbes lima poin penting mengenai siapa itu manusia, yakni: a) bagi Hobbes, manusia adalah makhluk rasional (rational animal); b) setiap orang lahir dalam keadaan bebas dan setara -kebebasan ialah sebagai ketiadaan halangan dari pihak luar; c) dalam kondisi alamiahnya, manusia dapat melakukan segala hal; d) manusia adalah makhluk yang di dalam dirinya inheren dorongan untuk memuaskan kepentingan diri, dan; e) manusia bersifat anti sosial. Tidak jauh berbeda dengan Hobbes, menurut John Locke dalam Two Treatises of Government:

“Man being born, as has been proved, with a tittle to perfect freedom and an uncontrolled enjoyment of all the rights and privileges of the law of Nature, equally with any other man, or number of men in the world, hath by nature a power not only to preserve his property, that is, his life, liberty, and estate, against the injuries and attempts of other man, but to judge of and punish the breaches of that law in others, as he is persuaded the offence deserves, even with death itself, in crimes where the heinousnesss of the fact, in his opinien, requires it.” 

Dalam tulisan Nur Asmarani yang berjudul Teori Hak Asasi Manusia (HAM), -yang dapat diunduh di sini, terdapat satu tokoh lagi yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran HAM, yakni J.J. Rousseau. Rousseau memiliki teori kontrak sosial, bahwa kekuasaan negara itu karena berdasarkan persutujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan. Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar individu yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara harus melindungi hak-hak tersebut dalam tindakan perampasan dan perkosaan.

Dari ketiga konsep Hak Asasi Manusia, maka saya dapat simpulkan bahwa manusia terlahir dengan bebas dan setara. Di sisi lain pula, negara, sebagai “pemeluk” warganegaranya harus turut serta membantu untuk melindungi kebebasan warganya sebagai manusia.

 

Sumber:

Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi. 2017. Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan (dari Marx sampai Agamben). Jakarta: Marjin Kiri.

Asmarani, Nur. 2015. Teori Hak Asasi Manusia, dalam jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 14, Nomer 1, Januari.

 

Sejarah HAM: Hak Asasi Manusia dan Seuntil “Perjalanan”nya

images

Sering sekali kita mendengar bagaimana seseorang mengagung-agungkan Hak atau Hak Asasi Manusia yang relatable  dengan segala tindakannya. Tak jarang pula respon terhadap peperangan dan melihat para korban sipil membuat kita seketika bergumam “Ah, perang menghancurkn Hak Asasi masyarakat sipil!”. Atau para kalangan feminis yang selalu menjunjung HAM yang dimiliki perempuan sebagai manusia -tidak berbeda sebagaimana halnya HAM para lelaki.

Namun yang jadi pertanyaan adalah, dari mana asal Hak Asasi Manusia itu? Bagaimana perjalannya sampai menjadi kalimat umum di masyarakat kita? Saya akan membahasnya secara “awam” dengan ringkas.

Kemunculan HAM di secara Global

Sejarah Hak Asasi Manusia tidak lepas dengan bagaimana kondisi sosial politik pada suatu zaman; sala satunya era feodalisme dan absolutisme kewenangan penguasa di Barat. Menurut Retno Kusnianti dalam Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum (2012: 84) – bisa diunduh di sini-, dalam perkembangannya, hak-hak individu itu memperoleh tempatnya pada:

  1. Magna Carta (1215) yang berisi kompromi pembagian kekuasaanRaja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.
  2. Habeas Carpus (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat.
  3. Glorius Revolution di Inggris pada tahun 1688 disusul Bill of Rights (1689) yang memuat hak-hak rakyat dan menegaskan kekuasaan Raja tunduk di bawah Parlemen.
  4. Declaration of Independence 1788 yang disusun Thomas Jefferson mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya berupa; hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan.
  5. Pandangan inilah yang dibawah Marquis de lafayette ke Perancis dan dimuat di Des Droit De L’Homme et Du Citoyen (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara 1789) Pasal 1 : “Tujuan setiap organisasi politik adalah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu adalah kebebasan (Liberty), Harta
    (Property), keamanan (Safety), perlawanan terhadap penindasan
    (Resistence of Oppression).

Sejarah-sejrah penting di atas dilandasi oleh bagiamana manusia sadar akan hak dasar mereka sebagai the real human, yakni hak untuk hidup, tidak disiksa dan hak untuk berbicara dan berpendapat.

Pertemuan ke-10: Dukungan Positif HAM

download (1)

Hari ini adalah presentasi dari kelompok terakhir. Pembahasan yang akan diutarakan masih bersangkutan, atau bahkan diperbandingkan dengan pembahasan pertemuan kemarin (lihat tulisan saya sebelumnya). Dukungan positif yang menjadi tema utama memang sedikit membingungkan, namun karena saya telah membaca sedikit pembahasannya di e-book Peter Uvin, maka sedikit-sedikit mungkin bisa paham.

Dukungan positif tidak dimaksudkan untuk menekan suatu negara agar menganut paham HAM universal, namun dukungan positif ingin mengintegrasikan ham universal dengan pembangunan. Misalkan saja yang saya contohkan dalam tulisan sebelumnya mengenai bantuan pendanaan untuk pembangunan suatu wilayah atau daerah. Efeknya pun jangka panjang, maka dukungan positif tidak secara langsung dapat membuktikan kebermanfaatannya.

Proyek dalam dukungan positif ini mengaitkan keluruh komponen aktor dalam suatu negara, yakni pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat itu sendiri dan lain sebagainya. Ada pun beberapa tujuan yang ada, yakni: penguatan masyarakat sipil dan legislatif, lalu ada yang bercirikan kelompok HAM seperti memperkuat dasar hukum yang berlandaskan HAM, dan juga dalam praktiknya ada pelatihan HAM bagi aparat dan lembaga-lembaga lain. Jadi, efek dari dukungan positif bersifat jangka panjang, namun patut untuk ditunggu.

Pertemuan ke-9: Persyaratan Politik

download

Pagi itu, seperti biasa, lift penuh dan saya enggan untuk naik tangga sampai lantai 9. Akibatnya, saya sedikit telat untuk memasuki kelas Pak Rahman. Di tulisan sebelumnya, saya sering menyinggung United Nation, negara-negara ke-3 dan negara adidaya. Persinggungan mereka pun dibangun dari kebutuhan hingga hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam sejarahnya, menurut penulis tentu bantuan-bantuan yang diserah-terimakan itu bersifat politis, ada perjanjian dan persyarakat. Persyaratan politik ini dimaksudkan sebagai jaminan dari sang pendonor, sehingga pendonor yakin dan percaya untuk memberikan bantuannya. Yah, seperti jika saya meminjamkan sesuatu kepada orang lain, harus bisa dipercaya. Namun, hal ini sedikit berbeda, ada pengaruh yang bersifat ideologis dalam ppeminjaman bantuan ini.

Persyaratan politik yang sering diajukan oleh pihak pendonor biasanya berupa penegakkan HAM dan sistem pemerintahan yang demokratis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktanya, bantuan tanpa syarat HAM diselewengkan dan jika tidak diberi bantuan maka pelanggaran HAM makin merajalela. Maka dari itu, ini menjadi salah satu cara untuk medorong ditegakkannya HAM dalam negara-negara di luar negara pendonor; minima hak-hak dasar sebagai manusia.

Pertemuan ke-8: Mengatasi Tuduhan Eropasentris

Hari itu, kami melanjutkan pembahasan mengenai (masih) Eropasentrisme. Permasalahan antara kelompok HAM universal dengan

kelompok HAM relativisme tidak menetap pada aspek yang itu-itu saja: aspek kebudayaan. Tuduhan Eropasentrisme dan pembelaannya bersifat dinamis dan lebih kompleks. Meskipun begitu, ada pun hal-hal yang mampu untk mengatasi tuduhan bahwa HAM sebagai paham yang bersifat Eropasentris.

Ketimpangan fokus HAM sebagai hak universal terjadi karena rata-rat negar yang bergabung dalam United Nation beraliran liberal yang mana lebih cokus kepada hak sipil dan politik (CP) dibandingkan hak ekonomi, sosial dan kultur (ESC). Dalam sejarahnya pula, seusai perang dunia ke-2 negara-negara ke-3 sangat membutuhkan bantuan, namun negara-negara seperti Uni Soviet tidak mampu membantu dalam kehancurannya. Sehingga di sini, negara-negara liberal lah yang membantu negara ke-3 untuk bangkit dari keterpurukannya, dengan “syarat”, negara-negara ke-3 setidaknya mengikuti liberalisme sebagai landasan kenegaraannya.

Penggabungan Retorika

Kelompok HAM dalam menangkis tuduhan Eropasentris terhadap HAM, mereka menggunakan retorika dalam bantuan-bantuan yang mereka berikan. Misalkan saja, bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia untuk pembangunan suatu negara -infrastruktur, pertanian, ekonomi dan sebagainya. Bantuan itu dianggap sebagai salah satu bantuan yang diberikan oleh kelompok HAM.

Sehingga, hal-hal seperti itu diharapkan mampu untuk mengangkat ruh HAM universal terhadap negaa-negara yang mendapatkan bantuan. Sebenarnya, jika ditelisik kembali, bantuan tesebut tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh kelompok pembangunan. Namun, dengan bahasa yang diperhalus, seakan-akan mereka pun memiliki sisi hak ESC dalam bantuannya. Menurut saya, hal ini tidak seratus persen benar atau pun salah. Karena nyatanya, bantuan yang diberikan memang membantu pembangunan.